 |
| Tommy Djiwandono jadi Wamen (Dok. Ist) |
RepublikIndonesia.net Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan dukungan terhadap penunjukan Thomas Djiwandono (Tommy) dan Sudaryono sebagai wakil menteri menjelang peralihan pemerintahan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.
PDIP menganggap wajar pengangkatan dua orang yang dekat dengan Prabowo ini, karena saat ini adalah masa transisi dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menuju pemerintahan baru.
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menjelaskan bahwa pelantikan ini adalah bagian dari proses yang alami bagi presiden terpilih.
Prabowo telah membentuk tim untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, sehingga pelantikan wakil menteri ini menjadi langkah yang diperlukan.
"Begini, kan pelantikan kemarin itu bagian keniscayaan bagi presiden terpilih sesungguhnya, karena presiden terpilih itu sudah membentuk gugus tugas synchronize untuk APBN 2025, maka kemudian keniscayaan tadi dilantiklah para wamen yang dilantik oleh Bapak Presiden Terpilih," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah kepada wartawan, Jumat (19/7)
Said menilai bahwa Prabowo berhak mengajukan orang-orang yang kompeten agar transisi pemerintahannya berjalan dengan lancar.
Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa anggaran untuk program-program Prabowo sudah mulai dipersiapkan di pemerintahan saat ini.
"Jadi bukan sesuatu yang aneh karena apa, karena masa transisi ini, peralihan kekuasaan ini akan berjalan smooth, akan berjalan dengan baik, maka kemudian dari presiden terpilih mengajukan orang-orang yang kapabel di dalam gugus tugas tadi. Sehingga tidak ada yang aneh, justru kami memberikan appreciate terhadap pelantikan itu, karena transisinya juga akan lebih mulus," kata Said
Said juga menegaskan bahwa pelantikan ini tidak berkaitan dengan politik, melainkan lebih kepada kelancaran transisi pemerintahan.
"Ini seakan-akan orang membacanya, 'loh kok ini seperti ini?'. Wajar di mana pun wong namanya transisi kok, kan memang yang melaksanakan APBN-nya digodok, direncanakan, diputuskan pada tahun 2024, tapi pelaksanaannya sejak 20 Oktober kan oleh presiden terpilih, maka presiden terpilih berkepentingan agar program-programnya juga bisa masuk, sehingga presiden terpilih bisa tune in dan bisa bekerja dengan baik, tidak lagi menunggu, kan begitu," lanjut dia.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak hanya melihat situasi ini dari sudut pandang politik semata, melainkan sebagai upaya untuk memastikan program-program presiden terpilih dapat segera dilaksanakan.
