Wapres Dorong Perbaikan Kurikulum Olahraga untuk Pola Hidup Sehat Anak

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin rapat perdana Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di masa Kabinet Merah Putih, di Gedung Wisma Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Rabu (4/12/2024). (Dok. ANTARA)

REPUBLIKINDONESIA.NET - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerukan perbaikan kurikulum pendidikan olahraga di sekolah sebagai langkah strategis untuk membentuk pola hidup sehat pada anak-anak, sekaligus mencegah obesitas di usia sekolah. Arahan ini disampaikan dalam rapat perdana Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang digelar di Wisma Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, pada Rabu (4/12/2024).

Dalam pertemuan tertutup tersebut, Wapres Gibran menekankan pentingnya pembaruan kurikulum pendidikan olahraga yang tidak hanya berfokus pada kompetensi fisik, tetapi juga mendukung kesehatan generasi muda.

"Perlu perbaikan kurikulum pendidikan olahraga sehingga bisa membentuk pola hidup sehat. Misalnya, untuk mencegah obesitas pada anak usia sekolah," ujar Wapres, berdasarkan keterangan resmi dari Sekretariat Wakil Presiden.

Wapres menyebut, gaya hidup modern yang cenderung instan dan minim aktivitas fisik turut menjadi penyebab menurunnya kesehatan anak-anak. Hal ini terlihat dari meningkatnya kasus diabetes, obesitas, hingga gangguan kesehatan lainnya pada usia sekolah.

"Dari sisi kesehatan, banyak anak usia sekolah sudah kena diabetes, obesitas, gagal ginjal. Selain faktor makanan juga karena kurang gerak," jelasnya.

Selain kurikulum, Wapres menginstruksikan jajaran kementerian untuk memperkuat pelaksanaan DBON dengan menyediakan fasilitas olahraga di sekolah-sekolah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi anak-anak dalam kegiatan olahraga.

Tidak hanya itu, ia juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) olahraga sejak tahap awal, termasuk pencarian bakat dan pembinaan yang dinilai belum optimal.

Wapres juga menegaskan pentingnya inklusivitas dalam pengembangan talenta olahraga, khususnya bagi penyandang disabilitas. Hal ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas hingga program pembinaan yang terintegrasi dengan DBON.

Menanggapi arahan Wapres, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo memaparkan sejumlah langkah kolaboratif yang melibatkan berbagai instansi, seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Dito juga menyebutkan kebijakan pemerintah yang mewajibkan sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri memberikan beasiswa kepada atlet, dengan kuota minimal 5 persen dari total daya tampung.

"Ini terkait dengan Kemenpora, Kementerian PU, Kementerian Pendidikan Dasar, dan Kementerian Dikti Saintek," ujar Dito.

Wapres menutup rapat dengan menegaskan bahwa hasil diskusi terkait DBON Tahap 1 (2021–2024) dan persiapan pelaksanaan DBON Tahap 2 (2025–2029) akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Hasil rapat ini nanti akan kita laporkan ke Pak Presiden Prabowo," kata Wapres.

Melalui langkah ini, Wapres optimistis bahwa pendidikan olahraga yang terintegrasi dapat menjadi dasar kuat untuk membangun generasi yang lebih sehat, tangguh, dan berprestasi.